Mahasiswa prodi PPKn Universitas Suryakancana Mempelajari Tentang Tugas Pokok dan Fungsi MK

Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Suryakancana (Unsur), Cianjur, singgah ke Mahkamah Konstitusi terhadap Kamis (5/4). Para mahasiswa yang didampingi beberapa dosen dan juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Suryakancana Munawar Rois dan Prof. Dr. Dwidja Priyatno, SH, MH, SpN sebagai rektor Universitas Suryakancana disambut hangat oleh Peneliti Muda MK Irfan Nur Rachman di Aula Gedung MK.

Dalam sambutannya, Munawar mengemukakan kunjungan dilaksanakan perihal bersama beberapa mata kuliah, layaknya pengetahuan hukum dan ketatanegaraan yang didapatkan para mahasiswa dalam perkuliahan. Untuk itu, pihaknya datang ke MK fungsi meraih penjelasan segera dari narasumber yang ada di MK mengenai tupoksi MK. “Selama ini kami hanya membaca dan melihat di televisi, hari ini kami hadir bersama para calon pendidik, yang selama 4 tahun menempuh pendidikan, kemudian dapat terjun ke ranah pendidikan mengajarkan dan membagi ilmunya ke masyarakat,” tahu Munawar.

Menanggapi hal tersebut, Irfan mengawali pemaparannya bersama mengenalkan posisinya selaku peneliti di MK. Lebih lanjut Irfan menyatakan bahwa posisi peneliti di lingkungan MK terbagi atas dua, yaitu peneliti yang melekat terhadap hakim konstitusi dan ada pula peneliti yang berada terhadap pusat penelitian MK. Terhadap terdapatnya pembeda terhadap peneliti ini, Irfan menceritakan bahwa hal selanjutnya disadur MKRI dari MK Korea Selatan. Hal ini dilaksanakan mengingat MK adalah peradilan norma supaya terlampau kental bersama nuansa akademisi.

Selanjutnya, Irfan menyatakan mengenai kewenangan dan kewajiban MK. Secara normatif, MK punyai kewenangan untuk melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pada era Orde Baru, jikalau ada UU yang merugikan warga negara, maka belum ada saluran hukum untuk menggugat UU selanjutnya dikarenakan terhadap era itu Indonesia masih menganut supremasi parlemen. Namun sekarang, Indonesia udah melaksanakan pembelahan kekuasaan secara tegas supaya terdapat kedudukan lembaga peradilan yang bermanfaat sebagai penyeimbang pembentuk undang-undang.

Irfan menyatakan hingga 2017, MKRI udah menangani 2.281 perkara. Artinya, penduduk udah tahu jikalau ada UU yang salah atau merugikan hak konstitusionalnya, maka tempat pengujiannya adalah MK. Sebagai contoh, Irfan menceritakan seorang guru yang secara perseorangan tanpa didampingi pengacara hadir ke MK untuk menggugat UU APBN perihal anggaran pendidikan yang hanya menganggarkan 4%, sedang amanat UUD 1945 adalah 20%.

“Akhirnya UU selanjutnya dibatalkan. Bahkan MK memutus supaya pemerintah tidak hanya menganggarkan untuk alokasi pendidikan, tapi termasuk untuk kesejahteraan para guru. Jadi, kewenangan MK itu bukan main-main dikarenakan walau perseorangan yang mengajukan pengujian undang-undang, tapi dampaknya luas sekali,” tegas Irfan.

Selanjutnya Irfan membahas kewenangan MK dalam hal membubarkan partai politik. Diakui oleh Irfan, walau kewenangan ini belum pernah dilaksanakan MK sejak keberadaannya terhadap 2003, tapi kami sanggup lihat kewenangan ini dilaksanakan oleh negara lain. Terkait hal ini, Irfan membagikan pengalamannya sementara singgah ke Turki dan Korea Selatan bahwa MK terhadap dua negara selanjutnya pernah melaksanakan kewenangan ini. Bahkan MK Korea Selatan pernah membubarkan partai politik yang dinilai berafiliasi bersama Korea Utara terhadap 2014.

“MK Korea Selatan berdirisejak 1980-an. Dan baru ada pembubaran partai politik terhadap 2014. Hal yang kudu dilihat adalah pembubaranparpolini tidak bisadigunakan sembarangpenggugat, hanya pemerintahlah yang menjadi subjek hukum yang sudah pasti melalui MK. Jadi, di Indonesia hal ini masiih dalam kajian akademis,” terang Irfan.